DPR Minta KPK Usut Tuntas Korupsi PMT, Sahroni: Jangan Rusak Program Presiden

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi program pengadaan makanan tambahan (PMT) di Kementerian Kesehatan.

“Program MBG dari Presiden yang sangat bagus dan mulia. Nah jangan sampai niat yang bagus dari Presiden dan negara ini, dirusak oleh koruptor seperti ini,” kata Sahroni, Selasa (19/8).

Ia menilai tindakan tersebut merampas hak ibu dan anak untuk mendapatkan gizi layak sekaligus menghambat upaya Indonesia meraih bonus demografi 2045.

“Maka semua yang terlibat harus ditindak dengan hukum seberat-beratnya, tanpa ampun. Ke depan, di era Presiden Prabowo ini, saya minta KPK, Polri, dan Kejagung harus lakukan pengawasan yang jauh lebih ketat dari sebelum-sebelumnya,” tegasnya.

Sahroni menekankan pentingnya memastikan masyarakat menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai standar nutrisi.

Sebelumnya, KPK mengusut dugaan korupsi PMT untuk balita dan ibu hamil pada periode 2016–2020. Plt Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut modusnya dengan mengurangi nutrisi biskuit dan memperbanyak gula serta tepung, sehingga tidak sesuai kebutuhan gizi.