Prabowo Setujui Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK
Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Rencana ini sebelumnya diumumkan pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), 1 Mei 2025.
“Kami ingin menyampaikan bahwa apa yang selama ini kita diskusikan, kita rancang bersama-sama, berkenaan dengan masalah Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, beberapa waktu yang lalu sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/8).
Prasetyo menambahkan, pemerintah akan menggelar rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan, perwakilan konfederasi serikat buruh, serta asosiasi pengusaha seperti Apindo dan Kadin. Rapat tersebut akan membahas rancangan dan struktur kedua lembaga agar bisa segera bekerja.
Pembentukan Satgas PHK merupakan salah satu dari enam tuntutan yang disuarakan serikat buruh dalam aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis siang.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebut enam tuntutan itu antara lain: penghapusan sistem outsourcing, penghentian PHK, pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta desain ulang Pemilu 2029 agar melahirkan pemimpin bersih.
Dalam perayaan May Day, Prabowo menyampaikan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
“Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo di hadapan ribuan buruh.
Dewan ini akan bertugas memberi masukan kepada Presiden terkait perbaikan regulasi ketenagakerjaan, sedangkan Satgas PHK berfungsi mengantisipasi PHK sepihak yang kerap dialami pekerja.