Prabowo Pertanyakan Keserakahan atau Subversi Ekonomi di Balik Korupsi SDA

Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti praktik bisnis yang merugikan negara dengan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memberi manfaat bagi rakyat. Ia mempertanyakan apakah hal itu murni karena keserakahan manusia atau bentuk subversi ekonomi.

Pertanyaan itu disampaikan Prabowo usai menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun dalam kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10).

“Padahal ini adalah bumi dan air milik bangsa Indonesia. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, rakyat dibiarkan kesulitan minyak goreng untuk berminggu-minggu. Ini sangat kejam, sangat tidak manusiawi. Apakah ini benar-benar murni keserakahan atau bisa digolongkan subversi ekonomi sebenarnya,” ujar Prabowo.

Ia menilai ekspor CPO saat rakyat masih kesulitan minyak goreng sebagai tindakan tidak manusiawi. Selain itu, Prabowo menyoroti praktik tambang ilegal dan penyelundupan timah di Bangka Belitung yang menyebabkan kerugian besar bagi negara.

“Kerugiannya sekitar Rp40 triliun per tahun, berarti selama 20 tahun bisa mencapai Rp800 triliun. Apa yang bisa kita bangun dengan hal-hal seperti itu?” ucapnya.

Prabowo menegaskan bahwa praktik ilegal di sektor tambang dan komoditas lain kerap dilakukan melalui berbagai modus penipuan, meski pemerintah telah memberi fasilitas berupa Hak Guna Usaha (HGU).

Ia pun mendorong Kejaksaan Agung dan Polri untuk terus berkomitmen memerangi korupsi dan penyelewengan.

“Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat, itu adalah harta haram. Rezeki yang tidak baik, dan ujungnya pasti membawa ketidakbaikan bagi siapa pun dan keluarganya,” tegas Prabowo.