KKP Siapkan Pemulihan Perikanan Budi Daya Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan langkah pemulihan perikanan budi daya pascabencana banjir dan cuaca ekstrem yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 2025. Pendataan awal dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan unit pelaksana teknis (UPT) KKP.

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu mengatakan luas lahan budi daya terdampak di tiga provinsi tersebut hampir mencapai 41 ribu hektare. “Tadi malam sampai jam 12 kami sudah identifikasi. Luas lahan budi daya mulai dari Aceh sampai Sumatera Barat itu hampir mencapai 41 ribu hektare,” kata Haeru di Jakarta, Senin.

Wilayah terdampak terluas berada di Aceh dengan sekitar 38.875 hingga 40 ribu hektare di 16 kabupaten/kota, sementara Sumatera Utara terdampak sekitar 562 hektare dan Sumatera Barat sekitar 255,9 hektare. “Di Aceh jumlah pembudidaya yang terdampak mencapai 31.944 orang, tergabung dalam 1.051 kelompok, dan datanya sudah by name by address,” ujarnya.

KKP telah membentuk Satuan Tugas Tanggap Bencana bersama pemerintah daerah untuk memastikan respons cepat di lapangan. “Negara tidak diam. KKP sudah membentuk satgas, kami turun bersama UPT dan dinas daerah untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan,” tegas Haeru. Skema pemulihan difokuskan pada rehabilitasi lahan dan bantuan kepada pembudidaya, sementara opsi relokasi masih dikaji.

Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai Rp5,4 triliun dengan porsi terbesar di Aceh, meski angka ini masih bersifat estimasi. “Data ini masih berkembang, tapi menurut kami sudah mendekati kondisi riil di lapangan,” kata Haeru, seraya menegaskan target utama adalah agar pembudidaya “bisa segera pulih dan kembali berproduksi.”