DPR Apresiasi Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengapresiasi penunjukan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Capaian ini dinilai sebagai pengakuan dunia sekaligus momentum mempercepat reformasi penegakan HAM di dalam negeri.

“Menjadi Presiden Dewan HAM Dunia bukan sekadar prestise internasional, melainkan tanggung jawab besar untuk memimpin dengan keteladanan, dialog, dan prinsip keadilan global,” kata Mafirion di Jakarta. Indonesia akan resmi ditetapkan dalam forum di Jenewa, Swiss, pada Kamis (8/1).

Mafirion menilai kepercayaan internasional ini memperkuat posisi tawar diplomatik Indonesia. “Sebagai representasi Global South, Indonesia akan memiliki ruang lebih luas untuk mengangkat isu-isu HAM dari perspektif negara berkembang, seperti hak atas pembangunan, keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, hingga dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan,” ujarnya.

Ia juga menyebut jabatan tersebut meningkatkan citra dan kredibilitas Indonesia serta memberi pengaruh lebih besar pada arah kebijakan HAM global melalui dialog dan kerja sama. “Selain itu, kepemimpinan di Dewan HAM PBB juga berpotensi menjadi dorongan kuat bagi percepatan reformasi HAM di dalam negeri,” kata Mafirion.

Lebih lanjut, peran Indonesia akan memperkuat kepemimpinan di ASEAN dan meningkatkan kepercayaan global terhadap stabilitas hukum dan politik nasional. “Posisi tersebut benar-benar harus dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan nilai tawar dalam diplomasi baik di level regional maupun global,” tuturnya.