DPR Nilai Pencalonan RI sebagai Presiden Dewan HAM PBB Jadi Momentum Pembenahan di Dalam Negeri
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dapat menjadi alat ukur sekaligus pendorong percepatan pembenahan HAM di dalam negeri. Menurut dia, pemerintah perlu menunjukkan konsistensi melalui kebijakan yang selaras dengan standar HAM internasional, pelaporan yang transparan, serta kerja sama dengan lembaga pengawas dan para pemangku kepentingan.
“Ini bukan sekadar kebanggaan diplomasi Indonesia. Ini adalah peluang strategis untuk ikut memperkuat tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif yang mengakar pada dialog, kerja sama, dan penghormatan universal terhadap martabat manusia,” kata Amelia di Jakarta. Ia juga mengapresiasi nominasi Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB (UNHRC) untuk 2026 sebagai langkah penting diplomasi.
Amelia menilai pencalonan itu mencerminkan kepercayaan negara-negara Asia-Pasifik terhadap peran Indonesia dalam memajukan agenda HAM global. Ia menyebut mekanisme pencalonan yang disepakati bersama menunjukkan Indonesia dipandang mampu menjadi jembatan dialog yang inklusif dan objektif dalam menghadapi isu HAM yang kompleks.
Meski demikian, Amelia menegaskan kritik publik tetap penting sebagai bagian dari ekosistem demokrasi. Kritik menjadi pengingat agar komitmen HAM tidak hanya berhenti pada diplomasi luar negeri, tetapi juga tercermin nyata di dalam negeri. “Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak terikat pada kepentingan blok tertentu, memiliki kesempatan untuk menegaskan kepemimpinan yang berpihak pada dialog, kerja sama multilateral, serta perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan Indonesia resmi dipilih oleh kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM PBB untuk dinominasikan sebagai ketua badan tersebut pada 2026, yang akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. “Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” ucap Kemlu RI.