AHY Prioritaskan Upah Sopir dan Pengawasan Truk untuk Wujudkan Zero ODOL

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan sopir truk dan pengawasan angkutan barang dalam upaya mewujudkan kebijakan Indonesia Zero ODOL (Over Dimension Over Load).

“Kesejahteraan pengemudi, termasuk upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum harus jadi perhatian,” kata AHY dalam Rakor Penanganan ODOL di Jakarta, Kamis (17/7).

Tiga fokus utama rencana aksi nasional yang akan dituangkan dalam RPerpres Penguatan Logistik Nasional adalah Penguatan aspek ketenagakerjaan bagi sopir truk. kemudian pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan ODOL. selain itu juga deregulasi dan harmonisasi aturan untuk memperkuat penegakan hukum.

Tambahan aksi lainnya mencakup integrasi data angkutan barang, pengaturan kelas jalan, peningkatan efisiensi distribusi logistik, pemberian insentif-disinsentif, dan pembentukan komite kerja percepatan konektivitas nasional. Total terdapat 47 output yang ditargetkan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyoroti lambatnya implementasi kebijakan zero ODOL yang sudah dirancang sejak 2017. Meski sempat direncanakan berlaku mulai 2023, penerapannya terus tertunda karena penolakan dari pelaku logistik dan sopir truk.

“Padahal aturan tentang ODOL sudah ada sejak 2009. Kalau tidak dipercepat, risiko kecelakaan lalu lintas akan terus meningkat,” tegas Dudy.