BPJPH Gandeng Kemenpar Sertifikasi Halal Gratis di 6.111 Desa Wisata
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan komitmennya mendukung pengembangan desa wisata melalui program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di 6.111 desa wisata di seluruh Indonesia.
“Kami baru saja berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan hasilnya sangat positif. BPJPH akan mendampingi dan menerbitkan sertifikat halal gratis bagi UMK di 6.111 desa wisata halal yang telah ditetapkan Kemenpar,” ujar Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, Selasa (8/7).
Program ini didukung oleh lebih dari 100 ribu pendamping proses produk halal (P3H) yang tersebar di seluruh Indonesia. Haikal menyebut, peran P3H menjadi kunci dalam menjangkau dan membimbing pelaku usaha makanan dan minuman di desa wisata untuk mendapatkan sertifikasi halal.
Tahap awal dimulai pada Juli 2025 dengan pendampingan di 20 desa wisata halal sebagai proyek percontohan. Ini akan menjadi dasar bagi pelaksanaan program secara lebih luas.
“Kami juga berkomitmen meningkatkan peringkat Indonesia dalam Global Muslim Travel Index,” lanjut Haikal.
Ia menambahkan, BPJPH akan memberikan pelatihan bersertifikat kepada Kelompok Sadar Wisata di 6.112 desa wisata agar mereka bisa menjadi P3H sekaligus memperoleh potensi penghasilan tambahan.
Sebelumnya, BPJPH dan Kemenpar telah menyusun strategi penguatan wisata ramah Muslim melalui sertifikasi halal.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Kamis (3/7), menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi ini.
“Kami antusias bekerja sama dengan BPJPH. Nantinya akan dilakukan kunjungan ke lebih dari 20 desa wisata, dengan target sertifikasi halal gratis di lebih dari 6.100 desa,” ujarnya.