Bupati Pati Sudewo Akui Ditanya KPK Soal Aliran Dana Kasus DJKA

Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, mengaku penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan soal aliran dana dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

“Kalau soal uang, itu juga ditanyakan,” kata Sudewo usai diperiksa hampir tujuh jam sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Sudewo menyebut seluruh pertanyaan dijawab dengan jujur, termasuk terkait uang yang disebut pernah ditemukan penyidik.

“Sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, dan pengeluaran,” ujarnya.

Nama Sudewo sebelumnya muncul dalam sidang kasus DJKA dengan terdakwa pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah. Jaksa menyebut KPK menyita sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo, meski ia membantah tudingan tersebut. Ia juga menolak disebut menerima uang Rp720 juta dari PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya.

Kasus dugaan suap proyek jalur kereta ini berawal dari OTT KPK pada April 2023. Hingga kini, lembaga antirasuah sudah menetapkan 15 tersangka, termasuk pejabat Kemenhub dan dua korporasi.