DEN: Pertumbuhan Ekonomi 7–8 Persen Bisa Tercapai Jika Reformasi Regulasi Konsisten
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus 7–8 persen apabila reformasi regulasi dijalankan secara konsisten.
“Pertumbuhan 7-8 persen sangat mungkin dicapai. Kita pernah mencapainya pada 1986–1996, terutama karena reformasi regulasi. Jadi 8 persen bukan angka mustahil jika reformasi regulasi dilakukan secara konsisten,” ujar Seto dalam DBS Metal and Mining Forum 2025 di Jakarta, Rabu.
Seto menyinggung contoh perusahaan alas kaki di Jawa Tengah yang harus menunggu hampir dua tahun untuk menyelesaikan izin AMDAL. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan jalur khusus industri padat karya agar proses perizinan lebih cepat.
Ia menilai Indonesia relatif siap menghadapi gejolak global karena memiliki instrumen fiskal dan moneter yang lebih kuat dibanding masa krisis sebelumnya. Reformasi struktural dan digitalisasi pemerintahan disebut menjadi kunci menghadapi ketidakpastian global.
Indonesia menargetkan keluar dari middle income trap, dengan PDB per kapita mendekati 15.000 dolar AS. Namun pertumbuhan ekonomi yang masih berada di level 5 persen membuat perjalanan menuju target tersebut menjadi lebih panjang.
“Itu sebabnya kita perlu tumbuh lebih cepat, 6-7 persen. Presiden bahkan menargetkan 8 persen,” katanya.
Seto juga menyoroti risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi Tiongkok dan Eropa, ketegangan geopolitik, perubahan rantai pasok global akibat kebijakan tarif AS, hingga disrupsi AI dan perubahan iklim. Tingginya ketidakpastian turut menekan aliran investasi asing langsung (FDI), termasuk dari Tiongkok.
“Ini membuat banyak negara berkembang kesulitan mengembangkan industri dan mendorong pertumbuhan ekonominya. Karena itu kita perlu mencari sumber investasi alternatif,” ujarnya.
Kelebihan kapasitas industri Tiongkok turut mendorong lonjakan ekspor ke kawasan ASEAN. “Jika ini perdagangan yang adil, bukan dumping, tentu tidak masalah. Namun jika mengarah pada praktik tidak adil, pemerintah akan turun tangan,” kata Seto.
Terkait hilirisasi logam, Seto menyebut Indonesia tidak lagi mengharapkan lonjakan investasi seperti lima tahun terakhir, terutama pada sektor nikel, seiring perlambatan ekonomi Tiongkok dan besarnya kapasitas produksi nasional yang sudah mencapai 65–70 persen produksi global.
Untuk mineral kritis, ekspansi tetap berjalan. Aluminium dinilai akan mendapatkan momentum karena sejumlah proyek besar tengah dikerjakan. Pada sektor nikel dan baterai, fokus pemerintah bergeser pada penyelesaian proyek berjalan, termasuk fasilitas HPAL dengan tambahan kapasitas 240.000 ton tahun depan.
Seto menegaskan Indonesia kini memiliki ekosistem komponen baterai paling lengkap di luar Tiongkok—mulai dari alumina, aluminium elektrolitik, anoda, copper foil, material katoda LFP, hingga sel dan battery pack.
“Menurut saya, kita hanya perlu menarik sebagian komponen yang kami anggap sangat krusial. Misalnya, prekursor untuk LFP,” ujarnya.
Ia menambahkan Indonesia sudah memiliki fasilitas pemurnian litium sehingga rantai pasok baterai nasional “sebenarnya sudah cukup lengkap” untuk menjadi basis diversifikasi global.