DPR-Pemerintah Sepakat Percepat Pencairan Dana Tanggap Darurat

Rapat koordinasi antara Satgas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah memutuskan memperlancar pencairan dana tanggap darurat bencana agar tidak terhambat birokrasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut anggaran siap pakai di Badan Nasional Penanggulangan Bencana sekitar Rp4,3 triliun, sementara kebutuhan di lapangan melebihi angka tersebut. Ia menyoroti Kementerian PU yang tetap bekerja tanpa kepastian sumber dana.

“Saya monitor di lapangan Kementerian PU tetap terus membangun, tetapi saya tidak tahu uangnya dari mana. Nah, nanti kontraktornya kan kasihan itu,” kata Dasco.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan anggaran tanggap darurat kementeriannya diminta diambil dari BNPB atas arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga pos tanggap darurat di Kementerian PU seolah “dicoret”.

“Jadi, kalau kami harus makan dari dalam (anggaran kementerian) kayak-nya agak berat untuk nanti kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan di tempat lain,” ujarnya.

Dasco kemudian meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambal kebutuhan dari pos lain. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan siap bertanggung jawab menyetujui penggunaan dana tersebut.

“Sehingga, dana tanggap darurat yang sekarang sedang berjalan akan diambilkan di pos lain, nanti Mensesneg yang tanggung jawab. Oke, putus ya,” kata Dasco.