KemenHAM : Lima Program Prioritas 2026, Fokus pada Rekonsiliasi dan Desa Sadar HAM

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memaparkan lima program prioritas Kementerian HAM untuk tahun anggaran 2026.

Tahun depan, Kementerian HAM akan membangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) di 2.000 lokasi, membina 2.000 desa sadar HAM, serta mendirikan 10 pusat studi HAM di perguruan tinggi.

“Termasuk penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat, revisi UU HAM, dan program rutin lainnya,” ujar Pigai dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (8/7).

Ia menyampaikan apresiasi kepada Komisi XIII DPR RI atas dukungannya terhadap program-program tersebut, yang disampaikan dalam rapat kerja tertutup di kompleks parlemen, Senayan, Senin lalu.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh dari Komisi XIII. Respons mereka sangat positif terhadap rencana kerja kami di 2026,” katanya.

Menurut Pigai, Komisi XIII menaruh harapan besar kepada Kementerian HAM yang dinilai telah menunjukkan kinerja nyata dalam pemajuan HAM.

“Kementerian HAM adalah terminal terakhir masyarakat dalam mencari keadilan. Kami siap bekerja lebih baik lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mengingatkan agar kementerian tidak terfokus pada pembangunan fisik seperti kantor wilayah (kanwil) baru. Ia menilai pendekatan “jemput bola” lebih efektif dalam melayani masyarakat.

“Lebih baik kerja sama saja dalam menjalankan program. Untuk kanwil bisa berbagi fungsi dengan Kanwil Kemenkumham yang sudah ada,” ujar Willy usai rapat.

Ia juga menyarankan agar kementerian tak memprioritaskan rekrutmen ASN, meski ada kebutuhan sekitar 1.000 pegawai. Menurutnya, anggaran sebaiknya dibagi seimbang antara program dan infrastruktur, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.