Kementerian PU Ajukan Tambahan Anggaran Rp74 Triliun untuk Pemulihan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengajukan tambahan anggaran hingga Rp74 triliun untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di tiga provinsi di Sumatera. Tambahan anggaran ini terutama dialokasikan untuk program mitigasi bencana, khususnya pembangunan sabo dam atau check dam di wilayah rawan longsor.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan usulan tersebut masih berupa rencana proposal yang harus melalui mekanisme penyusunan rencana induk dan proses persetujuan lintas lembaga. “Sebetulnya rencana proposalnya itu Rp74 (triliun) lah sebenarnya. Tapi sesuai aturan kan kita mesti bikin rencana induk yang kita submit ke Kepala Bappenas untuk direview,” ujar Dody dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

Dody menjelaskan, pengajuan anggaran tersebut baru mencakup kebutuhan Kementerian PU. Dalam penanganan pascabencana, PU juga bekerja bersama Kementerian Perhubungan dan masih menunggu usulan tambahan dari kementerian tersebut. Kenaikan kebutuhan anggaran dipicu tambahan pembangunan sabo dam, terutama di Provinsi Aceh.

Menurut Dody, longsor yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan bencana. “Sebenarnya jalan longsor kemarin di Gayo Lues itu menjadi wakeup alarm bagi saya,” katanya. Selain itu, Kementerian PU juga menyiapkan penanganan muara Sungai Tamiang melalui pengerukan untuk memperlancar aliran air dan sedimen ke laut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memperkirakan kebutuhan awal pemulihan infrastruktur dasar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp51,8 triliun. Di luar itu, pemerintah juga menghitung kebutuhan sekitar Rp8,2 triliun untuk pembangunan dan perbaikan sekitar 238.783 unit rumah warga terdampak bencana.