Kemnaker Fokuskan Lima Program Prioritas Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat strategi dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan melalui lima program prioritas nasional.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, mengungkapkan sejumlah tantangan utama sektor ketenagakerjaan, seperti dominasi pekerja informal, tingginya pengangguran muda, serta rendahnya kesiapan tenaga kerja menghadapi era digital dan transisi ekonomi hijau.
“Dari 153 juta angkatan kerja, lebih dari separuh berada di sektor informal. Sebagian besar hanya berpendidikan maksimal SMA dan belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri,” jelas Sunardi.
Sebagai respons, Kemnaker merancang lima strategi utama untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan kompetitif.
Salah satunya adalah program pemagangan nasional dengan metode pelatihan berbasis proyek (project-based learning) secara masif dan hybrid. Program ini mengintegrasikan keterampilan teknis, soft skills, bahasa asing, dan kewirausahaan.
“Program ini dilaksanakan di 303 Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah dan lebih dari 2.400 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Kemnaker juga memperkuat sistem informasi pasar kerja melalui platform SIAPkerja, yang menyajikan data real-time terkait lowongan kerja, pelatihan, sertifikasi, dan profil pencari kerja.
Gerakan peningkatan produktivitas nasional turut digencarkan di sektor industri, pendidikan, dan pemerintahan. Kegiatannya mencakup sertifikasi produktivitas, pengembangan productivity center, edukasi budaya kerja produktif, dan intervensi ke ribuan perusahaan.
Langkah lainnya adalah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Bersama Kementerian Keuangan, BKPM, BPS, Bank Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan, Kemnaker membangun dashboard strategis untuk menyinergikan kebijakan dan mendeteksi potensi PHK secara dini.
Dalam hal regulasi, Kemnaker aktif berkolaborasi dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, serikat pekerja, dan asosiasi profesi untuk memperkuat pelatihan, perlindungan pekerja, serta integrasi kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi.
“Transformasi ketenagakerjaan hanya dapat berhasil melalui kolaborasi. Kemnaker siap menjadi penggerak utama, namun keberhasilan bergantung pada keterlibatan semua pihak,” tegas Sunardi.