KKP Tegaskan Komitmen Laut Berkelanjutan di Forum Internasional
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan laut berkelanjutan melalui program ekonomi biru dan regulasi zonasi ruang laut dalam forum Our Ocean Conference (OOC) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Busan, Korea Selatan.
“KKP mewakili Indonesia menyampaikan komitmen pengelolaan laut berkelanjutan melalui program prioritas ekonomi biru di forum OOC dan APEC,” ujar Dirjen Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, Minggu (11/5).
Dalam OOC ke-10, Indonesia menyoroti pentingnya regulasi rencana zonasi laut, termasuk zonasi antarwilayah, kawasan strategis nasional, dan kawasan strategis tertentu.
“Penataan ruang laut menjadi landasan utama pemanfaatan wilayah pesisir dan laut yang selaras antara ekonomi dan pelestarian ekosistem,” jelas Kartika.
Selain itu, Indonesia menyampaikan komitmen memperkuat pengelolaan karbon biru melalui skema perhitungan cepat nilai karbon padang lamun di 20 kawasan konservasi laut, serta mengembangkan jaringan dan basis data karbon biru.
Upaya lain yang sedang dilakukan KKP tahun ini meliputi penetapan 200.000 hektare kawasan konservasi laut baru dan peningkatan efektivitas pengelolaannya sebesar rata-rata 5 persen dari skor 2024.
KKP juga telah memulai pembangunan Kampung Budi Daya Rumput Laut di Wakatobi, yang akan diikuti oleh Maluku dan Rote Ndao, sebagai bagian dari implementasi perikanan berkelanjutan. Selain itu, KKP akan membangun sistem pemantauan laut dan menambah 15 kawasan konservasi hingga 2027.
Dalam forum APEC ke-5 pada 30 April–1 Mei, delegasi Indonesia menekankan pentingnya kerja sama regional untuk tata kelola kelautan dan perikanan berkelanjutan berbasis ekonomi biru.
Indonesia mendorong konservasi laut, budidaya berkelanjutan, pengawasan pesisir, dan pengurangan sampah laut dengan melibatkan nelayan serta peningkatan kualitas SDM sektor kelautan.
Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, menambahkan bahwa kolaborasi regional diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim, polusi laut, IUU Fishing, serta penguatan infrastruktur digital dan penataan ruang laut berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa implementasi ekonomi biru di Indonesia berbasis kearifan lokal, kesetaraan gender, penguatan perikanan kecil, partisipasi masyarakat, dan peran penyuluh, guna mewujudkan industri perikanan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya penataan ruang laut demi menjaga ekosistem, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi.
Penulis : Clarissa Setya