Kuota Impor Dihapus, Bapanas Pastikan Petani dan Peternak Tetap Dilindungi

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa perlindungan terhadap petani dan peternak tetap menjadi prioritas, meski ada rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem kuota impor.

Arief menjelaskan bahwa impor hanya akan dilakukan untuk komoditas pangan yang produksinya belum mencukupi kebutuhan nasional.

“Impor dilakukan hanya untuk komoditas yang kurang, seperti daging yang produksinya belum mampu memenuhi kebutuhan,” ujarnya, Selasa (15/4).

Ia menekankan bahwa kebijakan Presiden bertujuan membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha impor, bukan membebaskan impor tanpa batas.

“Maksud Presiden agar akses impor tidak dimonopoli, tapi tetap berdasarkan neraca komoditas. Jadi bukan semua produk dibuka untuk impor,” jelasnya.

Mengacu pada Proyeksi Neraca Pangan Bapanas, ketersediaan daging ruminansia seperti sapi dan kerbau pada awal 2025 mencapai 65,6 ribu ton. Ditambah proyeksi produksi sepanjang tahun sebesar 410,3 ribu ton dan hasil pemotongan bakalan 141,3 ribu ton, totalnya menjadi 617,3 ribu ton. Sementara, kebutuhan konsumsi nasional mencapai 766,9 ribu ton—defisit sekitar 149,6 ribu ton.

Komoditas lain yang juga masih defisit adalah kedelai dan bawang putih. Total ketersediaan kedelai (stok awal dan produksi) diperkirakan 392 ribu ton, sedangkan kebutuhan mencapai 2,6 juta ton. Adapun bawang putih hanya tersedia 110 ribu ton, jauh di bawah kebutuhan sebesar 622 ribu ton.

Meski begitu, Arief menegaskan bahwa produksi dalam negeri tetap menjadi prioritas utama.

“Impor adalah opsi terakhir. Semua pengadaan mengacu pada neraca komoditas yang disusun bersama kementerian dan lembaga, dengan semangat melindungi produsen lokal,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Presiden juga mempertimbangkan keseimbangan perdagangan. “Impor disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan secara selektif untuk menjaga stabilitas, sambil terus mendorong produksi dalam negeri,” pungkasnya.