Menaker Pastikan Pemerintah Pantau Potensi PHK di Sejumlah Perusahaan
MEDIATAMA – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memastikan pemerintah terus memantau perkembangan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan juga melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap perusahaan yang menghadapi persoalan ketenagakerjaan.
“Ya kita terus monitor. Jadi setiap ada (PHK), artinya kan prosesnya itu mulai dari internal perusahaan, kemudian sampai ke kita. Kemudian nanti ada yang kita dorong selesaikan secara bipartit, ada yang kemudian nanti mediator kita turun,” kata Yassierli di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Senin.
Menurut Yassierli, sebagian kasus yang berpotensi berujung pada PHK masih dalam proses penyelesaian. Beberapa di antaranya telah ditangani mediator Kementerian Ketenagakerjaan, sementara lainnya masih menunggu hasil perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan.
“Sekarang itu ada beberapa yang memang ada mediator kita sudah turun, dan ada yang kemudian kita masih nunggu hasil dari bipartit mereka,” lanjutnya.
Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan pemerintah bersama serikat pekerja tengah memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah gelombang PHK di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Menurut Said, terdapat sejumlah kasus yang perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi PHK massal. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan analisis dan memberikan masukan kepada pemerintah.
“Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran,” kata Said.
Selain itu, pihaknya juga menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha guna mencari solusi atas persoalan yang berpotensi memicu PHK. Ia menyebut terdapat ancaman PHK di beberapa daerah, antara lain terhadap 2.500 pekerja di PT Pakerin, Mojokerto, dan 4.000 pekerja di PT Fengtai Bandung.
“Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam,” ujar dia.