Menteri PANRB dan Mensos Bahas Akselerasi Pembangunan Sekolah Rakyat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin dan sangat miskin di seluruh wilayah Indonesia.
Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai diselenggarakan pada tahun ajaran 2025/2026.
“Kami mendukung akselerasi sekolah rakyat dari sisi penyediaan guru, tenaga pendidik dan penguatan kelembagaan sekolah rakyat,” kata Rini, Rabu (9/4).
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendapat mandat untuk menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga pendidik, serta mendukung penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan Program Sekolah Rakyat.
Menurut Rini, Kementerian PANRB berperan mendukung program ini dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan aspek kelembagaan.
Dalam hal SDM, kementerian bertugas mengatur mobilitas aparatur sipil negara (ASN) guna memenuhi kebutuhan guru dan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat.
Sementara itu, dari sisi kelembagaan, Kementerian PANRB akan memperkuat struktur kelembagaan Sekolah Rakyat yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial.
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terdapat 53 lokasi yang siap melaksanakan Program Sekolah Rakyat.
Ia menambahkan bahwa program ini direncanakan dapat mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025, khususnya di wilayah yang telah siap secara infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
“Saya terima kasih Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri dan juga tim yang merespons dengan cepat apa yang harus kita kerjakan. Salah satu di antaranya adalah tentang kelembagaan sekolah rakyat ini. Kami tentu akan menindaklanjuti saran-saran semua ketentuan yang ada dalam rangka memantapkan kelembagaan ini,” jelas Gus Ipul (sapaan akrab Mensos).
Menurutnya, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan dapat menjangkau sebanyak mungkin wilayah.
Gus Ipul juga menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan sekolah tanpa biaya, di mana seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi selama proses pelaksanaannya.
“Kami tadi dapat banyak masukan bagaimana tata kelola yang harus kita bangun sejak awal sehingga pelaksanaan penyelenggaraan itu bisa diukur dengan baik, bisa diawasi dengan baik. Di samping tata kelola, kita berdiskusi tentang sumber daya manusia yang kita butuhkan, baik untuk guru maupun juga tenaga kependidikan yang lain,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
Selain itu, program ini dipandang sebagai langkah strategis dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Penulis : Clarissa Setya