OJK-PKP Longgarkan Aturan SLIK, Kredit Rumah Subsidi Rp1 Juta ke Bawah Bisa Diakses
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati kebijakan baru yang membuka akses lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengajukan kredit rumah subsidi, meski memiliki catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan nilai di bawah Rp1 juta.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang selama ini terkendala riwayat kredit kecil.
“Jadi yang selama ini ada catatan SLIK OJK satu juta rupiah ke bawah, mulai detik ini boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat,” ujar Ara dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.
Ia menuturkan, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan panjang antara Kementerian PKP dan OJK dalam sejumlah pertemuan intensif.
“Ini suatu fenomena. Saya sampai enam kali melakukan pertemuan di OJK untuk memperjuangkan hal ini, dan ini baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan dukungan lembaganya terhadap program prioritas pemerintah dalam penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia.
“OJK mendukung penuh suksesnya pencapaian program prioritas pemerintah, yaitu pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia,” ujar Friderica.
OJK juga mengumumkan sejumlah penyesuaian kebijakan pendukung, antara lain pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera, serta penegasan bahwa kredit rumah subsidi merupakan program prioritas dalam skema penjaminan.
Selain itu, OJK menambahkan keterangan bahwa data dalam SLIK tidak menjadi penentu utama persetujuan kredit oleh lembaga keuangan.
“Kami memerlukan waktu sekitar dua bulan untuk penyesuaian sistem dan sosialisasi kepada pelaku jasa keuangan. Selambat-lambatnya kebijakan ini berjalan pada akhir Juni 2026,” kata Kiki.