Pemanfaatan Tanah Negara dalam Kota Diusulkan untuk Atasi Backlog Perumahan
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyampaikan bahwa pemanfaatan tanah negara di dalam kota untuk pembangunan rumah rakyat bisa menjadi solusi mengatasi backlog perumahan.
“Salah satu kebijakan yang langsung diinstruksikan Presiden RI adalah memanfaatkan tanah negara di dalam kota,” ujar Fahri dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa (29/4).
Ia menjelaskan, pemerintah bersama pengembang dapat membangun rumah rakyat dengan memanfaatkan tanah negara di perkotaan, setelah statusnya dinyatakan clean and clear. Nilai tanah tersebut kemudian dihitung dan menjadi elemen subsidi dalam harga rumah.
“Biayanya dihitung, ditambah keuntungan wajar, lalu ditetapkan harga rumahnya. Ini bisa memangkas biaya hingga 50 persen karena komponen harga tanah di perkotaan mencapai sekitar 40 persen,” jelasnya.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, backlog perumahan pada 2023 mencapai 9,9 juta unit, mencerminkan tingginya kebutuhan akan rumah layak huni.
Fahri menambahkan, meski banyak warga belum memiliki rumah sendiri, mereka tidak tampak seperti tunawisma karena masih tinggal bersama keluarga besar. Sistem extended family di Indonesia membuat keluarga menyerap anggota yang gagal mandiri secara ekonomi, termasuk pasangan yang sudah menikah.
“Orang tua menanggung anak-anaknya, dan banyak keluarga tak ingin berpisah dengan anaknya, jadi meski backlog besar, tidak terlihat di jalanan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil. Lahan bekas penjara akan dialihfungsikan menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ara menyebut, penjara di lokasi strategis seperti Medan, Bandung, dan Jakarta dapat dimanfaatkan untuk hunian rakyat. Presiden Prabowo juga telah membahas langsung rencana ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat yang membutuhkan rumah layak.
Ia menambahkan telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, untuk memetakan penjara yang siap dialihfungsikan serta merencanakan lokasi baru di luar kota.