Fahri Hamzah: Hunian Vertikal Kunci Atasi Krisis Lahan di Kota

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan hunian vertikal menjadi inti pengembangan perumahan di wilayah perkotaan.

“Inti kawasan urban adalah hunian vertikal. Negara harus memanfaatkan instrumen kebijakan pertanahan untuk menyulap kawasan kumuh, tercemar, dan kawasan sprawl menjadi lingkungan yang layak huni, karena semuanya dipindahkan ke atas,” ujar Fahri, Kamis (3/7).

Ia menekankan pembangunan hunian vertikal perlu digencarkan karena keterbatasan lahan di kota-kota Indonesia.

“Ini sepenuhnya akan melibatkan sektor swasta. Pemerintah hanya menyediakan kebijakan. Salah satu kebijakan yang sedang kami siapkan adalah pembentukan lembaga off-taker. Kami sedang berdiskusi dengan Danantara,” katanya.

Menurut Fahri, kehadiran lembaga off-taker akan membantu pengembang memasarkan perumahan, termasuk hunian vertikal di perkotaan.

“Supaya pengembang tidak perlu repot memasarkan. Mengapa harus memasarkan? Pasarnya sudah jelas, ada 10 juta orang mengantre rumah,” jelasnya.

Fahri juga menegaskan perumahan sosial dalam bentuk hunian vertikal merupakan solusi penyediaan hunian di perkotaan.

Tanah yang dapat dimanfaatkan mencakup tanah milik negara, BUMN, pemerintah daerah, tanah yang perlu dikonsolidasi, kawasan kumuh, bantaran sungai, dan pesisir.

“Tanah di tengah kota harus dikonsolidasikan menjadi hunian vertikal. Ini best practice di seluruh dunia,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai riset menunjukkan lahan perkotaan semakin habis. Akibatnya, warga terdorong pindah ke pinggiran. Padahal, kota ideal adalah kota yang penduduknya tetap tinggal di dalam kota.