Pigai: Pengangguran dan Minimnya Akses Sumber Daya Bisa Picu Instabilitas Papua
MEDIATAMA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan tingginya angka pengangguran dan terbatasnya akses masyarakat lokal terhadap sumber daya dapat memicu instabilitas di Papua.
Hal itu disampaikan Pigai setelah menyerap aspirasi masyarakat dalam kunjungan kerja sekaligus mengikuti Upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Provinsi Papua Tengah.
Pigai menyoroti meningkatnya tensi gerakan masyarakat sipil di Papua di tengah situasi keamanan dan konflik bersenjata yang masih belum menentu.
“Apa yang saya lihat, orang Papua sampaikan kepada saya, orang Papua saat ini merasa tidak mendapatkan sumber daya kekuasaan, baik itu di politik maupun juga di pemerintahan atau juga di dunia bisnis,” ujar Pigai di Jakarta, Senin.
Menurut Pigai, keterbatasan lapangan kerja dan perasaan termarjinalkan dapat memicu frustrasi sosial. Kondisi itu berpotensi mendorong munculnya gerakan protes dari masyarakat sipil, khususnya kelompok usia produktif yang belum terserap dunia kerja.
“Maka mayoritas orang Papua cenderung jobless, penganggur. Situasi ini kami rasakan, di mana gerakan-gerakan sipil di Papua mulai dilakukan oleh mereka yang jobless tersebut, angkatan kerja,” katanya.
Pigai menilai persoalan pengangguran tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas wilayah hingga nasional.
“Tingginya pengangguran di Papua itu bisa menyebabkan dampak yang paling buruk dalam instabilitas wilayah dan bisa terganggu instabilitas nasional,” ujarnya.
Karena itu, Pigai meminta kementerian, lembaga pemerintah pusat, dan pemerintah daerah memperkuat program pemberdayaan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat asli Papua.
Menurut dia, pembukaan akses ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal penting untuk mengurangi potensi frustrasi sosial sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Papua.
Ia juga menekankan perlunya memperluas kesempatan masyarakat asli Papua untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang, termasuk politik, pemerintahan, dan dunia usaha.