Sri Mulyani Tegaskan Defisit APBN 2026 Dijaga Maksimal 2,53 Persen PDB

Komisi XI DPR RI menyetujui target defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48–2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dari proyeksi defisit tahun ini yang naik menjadi 2,78 persen PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen menjaga kinerja APBN agar defisit tetap sesuai target.

“Kami akan menjaga defisit pada 2,53 persen dari PDB,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Penetapan Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2026 di Jakarta, Senin (7/7).

Ia juga berkomitmen mengelola pembiayaan dan utang secara hati-hati, berkelanjutan, dan transparan, sebagaimana disarankan DPR.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Defisit Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri menyebut proyeksi RAPBN 2026 sebagai kebijakan fiskal yang tetap ekspansif namun menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN.

“Panja mencatat penurunan defisit dari outlook 2025 sebesar 2,78 persen menjadi sekitar 2,5 persen pada 2026 sebagai langkah positif dalam penguatan disiplin fiskal,” kata Hanif.

Namun, ia menekankan penurunan defisit harus tetap memastikan dukungan fiskal yang memadai bagi program-program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi dan UMKM, serta ketahanan pangan dan energi.

Pemerintah juga diminta memastikan defisit dan utang negara tetap dalam batas aman melalui pengelolaan fiskal yang akuntabel, transparan, dan berbasis manajemen risiko yang prudent.

Sebagai catatan, DPR menyepakati target pendapatan negara pada RAPBN 2026 sebesar 11,71–12,31 persen PDB, meliputi penerimaan pajak 8,90–9,24 persen PDB, kepabeanan dan cukai 1,18–1,30 persen PDB, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 1,63–1,76 persen PDB.