DPD Usung Gagasan Green Democracy untuk Hadapi Tantangan Zaman
MEDIATAMA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusung gagasan demokrasi hijau atau green democracy yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi untuk menjawab berbagai tantangan zaman.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, mengatakan pembangunan bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, hingga ancaman perubahan iklim.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan green democracy, yakni sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik, dengan keberlanjutan sosial, ekonomi dan ekologi,” ujarnya.
Menurut dia, green democracy juga harus mendorong proses demokrasi yang lebih efisien dan tidak berbiaya mahal, sekaligus melahirkan lebih banyak negarawan.
“Melalui paradigma green democracy, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tetapi harus menjadi opportunity, sekaligus asset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045,” kata Najamudin.
Pada Jumat, MPR RI, DPR RI, dan DPD RI menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Salah satu agenda sidang tersebut adalah penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rangka laporan kinerja lembaga-lembaga negara serta Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selain pidato kenegaraan, pemerintah juga menayangkan video capaian kinerja pemerintah.
Sidang tahunan tersebut merupakan agenda kenegaraan dalam rangka menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”.
Sidang Tahunan MPR RI tahun ini dihadiri Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden Ke-13 RI Ma’ruf Amin, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sejumlah pejabat juga hadir, di antaranya jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah pimpinan partai politik.