DPR Minta Pemerintah Evaluasi Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah mengevaluasi rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Menurutnya, peninjauan ulang perlu dilakukan untuk memastikan IKN mampu menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

“Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN,” kata BHS, Senin (10/8).

Ia menilai pemindahan ibu kota akan menimbulkan beban transportasi bagi masyarakat.

“Jika ada 2 juta orang yang memiliki kepentingan di IKN dan menggunakan angkutan udara Rp1,5 juta, maka rakyat harus mengeluarkan Rp3 triliun per hari,” ujarnya.

BHS juga menyoroti keterbatasan infrastruktur. Bandara Sultan Aji di Balikpapan hanya memiliki 30 parking stand pesawat, sementara Bandara IKN hanya mampu menampung 600 penumpang per hari.

“Belum lagi masyarakat dari Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT. Mau ditampung di mana dan menggunakan transportasi apa? Ini harus dikaji mendalam,” ucapnya.