Kemendagri Pastikan Pemerintah Fokus Pulihkan Situasi Keamanan di Wamena
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pemerintah pusat hadir penuh untuk memulihkan situasi keamanan di Wamena, Papua Pegunungan, menyusul konflik yang berdampak terhadap masyarakat.
Dalam rapat koordinasi perkembangan situasi keamanan di Wamena, Sabtu, Ribka mengatakan pemerintah akan memastikan penanganan konflik dilakukan secara menyeluruh dengan mengutamakan pemulihan masyarakat hingga kondisi kembali kondusif.
“Kami atas nama Menteri Dalam Negeri mewakili Pemerintah Pusat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan yang telah melakukan upaya-upaya penyelamatan,” kata Ribka di Jakarta, Sabtu.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Ribka mengapresiasi respons cepat masyarakat yang membantu warga terdampak dan menjaga situasi tetap terkendali saat konflik berlangsung.
“Pertama, kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian langsung ada pergerakan cepat dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menenangkan di antara mereka,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah provinsi dan kabupaten segera melakukan pendataan warga terdampak serta menghitung kebutuhan penanganan bersama delapan kabupaten di Papua Pegunungan.
Menurut dia, hasil pendataan akan menjadi dasar penentuan dukungan pembiayaan melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun bantuan pemerintah pusat.
“Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” katanya.
Ribka menegaskan seluruh unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat keamanan telah sepakat menghentikan konflik dan memprioritaskan pemulihan sosial masyarakat.
“Kami sudah menyatakan bahwa konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penanganan konflik di delapan kabupaten Papua Pegunungan agar memiliki dasar hukum yang jelas.
Ribka bersama pemerintah daerah juga meninjau rumah warga yang terbakar, rumah sakit, dan lokasi pengungsian untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Pemerintah menyiapkan pemulangan pengungsi secara bertahap setelah situasi keamanan dinyatakan stabil.
“Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal, dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan secara baik,” kata Ribka.