Komisi IX DPR Panggil BGN Bahas Pengadaan Motor Listrik Operasional MBG
Komisi IX DPR RI akan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (13/4) pekan depan untuk meminta penjelasan terkait pengadaan motor listrik bagi operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Senin besok kami akan mengundang BGN bersama dengan beberapa instansi lain,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Charles mengaku terkejut dengan beredarnya video di media sosial yang menampilkan pengadaan puluhan ribu motor listrik tersebut. Ia menilai kebijakan itu perlu dikaji ulang mengingat pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran.
“Program ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia sehingga penggunaan anggaran harus fokus untuk tujuan utama itu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tidak adanya konsultasi dengan DPR sebelum pengadaan dilakukan. Komisi IX, kata dia, akan meminta klarifikasi terkait tujuan, urgensi, dan dasar hukum pengadaan tersebut.
“Kami mau menanyakan nanti tujuannya apa, urgensinya apa, dan dasar pengadaan itu seperti apa?” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana membantah informasi yang menyebut pengadaan mencapai 70 ribu unit. Ia menegaskan jumlah yang benar adalah 21.801 unit dari rencana 25.644 unit.
Dadan menjelaskan, pengadaan motor listrik tersebut telah masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025 dan merupakan bagian dari dukungan operasional program MBG, khususnya untuk mobilitas kepala SPPG.
“Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas kepala SPPG,” kata Dadan.
Ia menambahkan, realisasi pengadaan secara administratif dan keuangan dilakukan pada tahun 2026 sesuai mekanisme pengelolaan anggaran yang berlaku.