Menhut Pastikan Pemerintah Percepat Reforma Agraria
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat reforma agraria melalui kerja sama lintas kementerian/lembaga (K/L).
“Pada intinya saya setuju, perlu adanya kelembagaan antar sektoral untuk mengurai kebuntuan yang kita alami selama ini dalam proses reforma agraria ini,” ujar Raja Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/9).
Ia menjelaskan, kelembagaan tersebut diharapkan bisa menjembatani berbagai sektor dan pengambil kebijakan untuk menindaklanjuti penyelesaian konflik agraria. Usulan yang muncul antara lain pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria, kebijakan Satu Peta, hingga Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian konflik.
Sehari sebelumnya, Kemenhut bersama sejumlah kementerian, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan organisasi rakyat menggelar rapat percepatan reforma agraria dengan Komisi IV DPR RI.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad itu, KPA menyampaikan sejumlah masukan, termasuk koreksi ketimpangan distribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, serta pembangunan ekonomi di 1,7 juta hektare Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).