Menperin: Industri Harus Mitigasi Dampak Perang Iran-Israel
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya mitigasi risiko dampak konflik Iran-Israel terhadap industri nasional, terutama terkait ketergantungan pada energi impor sebagai bahan baku maupun input produksi.
Agus menyatakan bahwa gangguan rantai pasok global akibat konflik di Timur Tengah perlu diantisipasi karena wilayah tersebut merupakan jalur utama logistik dan ekspor.
Ia juga mengingatkan industri manufaktur agar mewaspadai dampak gejolak nilai tukar yang bisa memicu inflasi harga input dan menurunkan daya saing ekspor.
“Energi bagi industri sangat vital, tidak hanya sebagai sumber tenaga tetapi juga sebagai bahan baku. Karena itu, industri harus lebih efisien dalam penggunaannya,” kata Agus, Rabu (18/6).
Efisiensi energi, menurutnya, akan meningkatkan produktivitas dan daya saing sekaligus mendukung kedaulatan energi nasional, sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto.
Kemenperin juga mendorong diversifikasi sumber energi, mengingat ketergantungan pada energi fosil impor dari Timur Tengah menjadi semakin berisiko di tengah ketegangan geopolitik.
Selain itu, sektor manufaktur didorong untuk memproduksi alat dan komponen yang mendukung ketahanan energi nasional, seperti mesin pembangkit dan infrastruktur energi terbarukan.
Di sektor pangan, Agus menekankan pentingnya hilirisasi produk agro sebagai respons atas lonjakan biaya logistik internasional, inflasi global, dan fluktuasi nilai tukar imbas perang Iran–Israel.
“Tiga faktor tersebut secara langsung meningkatkan harga bahan baku dan pangan impor. Jawabannya adalah memperkuat hilirisasi produk dalam negeri,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa industri harus berperan memproses hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan agar tak terus bergantung pada bahan baku impor.
Hilirisasi sektor agro juga menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Menperin turut mendorong inovasi teknologi produksi pangan yang lebih efisien untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Terakhir, Agus mengimbau pelaku industri memanfaatkan fasilitas Local Currency Settlement (LCS) dari Bank Indonesia untuk mengurangi tekanan nilai tukar dan mengatasi inflasi input produksi, terutama dengan negara-negara mitra LCS.