Ombudsman Minta Evaluasi Rencana Impor 150 Ribu Mobil Niaga dari India

Ombudsman RI menyarankan pemerintah mengevaluasi rencana impor 150 ribu mobil niaga dari India untuk mendukung program logistik Koperasi Desa.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai ada potensi hambatan operasional jika spesifikasi teknis kendaraan impor tidak selaras dengan kebijakan energi nasional.

“Keselarasan kebijakan sangat diperlukan untuk menjaga efektivitas sistem logistik di pedesaan,” kata Yeka.

Ia mengapresiasi upaya pemerintah memobilisasi desa guna memutus rantai distribusi pangan. Namun, menurutnya, perencanaan teknis harus matang agar alokasi anggaran Rp24,6 triliun benar-benar memberi manfaat bagi pelayanan publik.

Yeka mengingatkan kendaraan impor dengan status completely built up (CBU) berpotensi menghadapi kendala jika tidak kompatibel dengan mandatori biodiesel B40/B50 di Indonesia.

“Ketidaksesuaian ini dikhawatirkan dapat memicu gangguan fungsi mesin pada skala luas,” ujarnya.

Selain itu, ia menilai masalah teknis bisa berdampak pada distribusi pangan di desa serta meningkatkan biaya perawatan dan kesulitan suku cadang di daerah terpencil.

Sebagai solusi, Ombudsman mendorong pemerintah memprioritaskan industri otomotif dalam negeri seperti PT Pindad atau konsorsium nasional yang dinilai lebih kompatibel dengan bahan bakar biodiesel.

“Pemanfaatan industri domestik merupakan langkah strategis yang sejalan dengan mandat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri,” kata Yeka.

Ombudsman juga menyarankan pengadaan armada difokuskan pada sekitar 11.524 desa tertinggal dan sangat tertinggal, sementara desa yang sudah maju dapat diperkuat melalui sistem logistik digital.

“Dengan kombinasi dukungan armada fisik buatan lokal untuk daerah tertinggal dan optimasi digital untuk daerah maju, kedaulatan pangan nasional yang mandiri serta akuntabel dapat terwujud secara efisien,” tuturnya.