Pemerintah Tingkatkan Kewaspadaan Usai Kasus Penyadapan Ilegal
MEDIATAMA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus meningkatkan kewaspadaan menyusul kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden, sejumlah pejabat, hingga tokoh politik.
“Kewaspadaan kan terus menerus, ya. Kewaspadaan terus menerus,” kata Prasetyo seusai konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Ia meminta kasus tersebut diproses sesuai ketentuan perundang-undangan. Prasetyo juga menekankan pentingnya keterbukaan aparat dalam menangani perkara tersebut agar proses hukum berjalan transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
Di sisi lain, Prasetyo mengatakan pemerintah tetap fokus menyelesaikan berbagai pekerjaan, termasuk proses pengangkatan status kepegawaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Pegawai dulu, pegawai dulu. Fokus kerjalah,” katanya.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan seorang anggota Polri berinisial SU sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Suhermanto mengatakan SU berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri. Penetapan tersangka tersebut disampaikan di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Kamis (5/11).
Namun, penyidik belum melakukan penahanan terhadap SU karena yang bersangkutan sedang sakit setelah mengalami stroke.
Dengan penetapan SU sebagai tersangka, kini terdapat empat orang yang terseret dalam kasus tersebut, yakni LSP, AS, EH, dan SU.