PMK dan Juknis Kopdes Merah Putih Ditargetkan Terbit Pekan Ini
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk pembiayaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih ditargetkan terbit pekan ini.
Dalam rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, Ferry menegaskan PMK menjadi dasar hukum penting bagi bank Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dalam menyalurkan pembiayaan bagi kopdes percontohan.
Ia menambahkan, petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Kesehatan juga diharapkan terbit pekan ini untuk mendukung perizinan dan operasional apotek serta klinik desa.
“Saya harap kedua aturan ini bisa terbit pada Jumat, agar tidak ada lagi hambatan dalam operasional kopdes merah putih di seluruh Indonesia,” ujarnya, Rabu (9/7).
Ferry menyebutkan, 103 kopdes percontohan harus menjalankan gerai utama seperti gerai sembako, apotek desa, klinik desa, kantor koperasi, gerai simpan pinjam, gudang, dan kendaraan logistik.
“Ini adalah standar minimal yang telah disepakati,” jelasnya.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih saat ini tengah mematangkan persiapan peresmian oleh Presiden di Klaten, Jawa Tengah, pada 19 Juli 2025.
Sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas, Ferry menuturkan bahwa fokus saat ini adalah pengembangan 103 koperasi percontohan yang tersebar di 38 provinsi.
Ia meminta setiap provinsi menentukan satu lokasi utama untuk acara peresmian, terutama bagi provinsi yang memiliki lebih dari satu kopdes percontohan.
“Misalnya, Jawa Barat atau Jawa Timur yang punya lebih dari satu lokasi, perlu menentukan titik utama untuk peluncuran,” ujarnya.
Ferry menambahkan, setiap lokasi percontohan diharapkan dihadiri gubernur, satgas daerah, dan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Acara puncak juga akan menghadirkan dialog interaktif dengan Presiden Prabowo.
Satgas juga tengah mempercepat pelatihan bagi seluruh pengurus kopdes merah putih.
“Kami telah menyiapkan model bisnis dan modul pelatihan yang akan digelar selama dua hari, pada 15–16 Juli 2025,” kata Ferry.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya memastikan setiap kopdes percontohan sesuai standar yang ditetapkan. Ia mendorong keterlibatan gubernur, bupati, dan wali kota dalam acara puncak, serta mendesak daerah segera membentuk Satgas Kopdes Merah Putih di masing-masing wilayah.