Yusril: Demokrasi Harus Menjadi Cara Hidup, Bukan Sekadar Pemilu
MEDIATAMA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan demokrasi harus menjadi cara hidup dalam bermasyarakat dan tidak berhenti pada mekanisme pemilihan maupun penghitungan suara.
Menurut Yusril, dalam sistem demokrasi, kekuasaan selalu terbuka untuk dikritik dan dibatasi. Pandangan tersebut, kata dia, sejalan dengan pemikiran Mohammad Natsir.
“Hal ini sebagaimana pemikiran Mohammad Natsir,” kata Yusril dalam acara BJ Habibie Memorial Lecture Ke-5 di Jakarta, Rabu.
Yusril menyebut demokrasi berdiri di atas lima pilar, yakni legitimasi, keadilan, etika publik, pembatasan kekuasaan, serta pertanggungjawaban.
Pada pilar legitimasi, kekuasaan merupakan amanah dan memperoleh persetujuan rakyat. Sementara keadilan menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan.
Untuk etika publik, Yusril menyampaikan agama menjadi sumber etika dan bukan alat untuk mendominasi. Adapun pembatasan kekuasaan menekankan pentingnya hukum, kritik, oposisi, dan mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa batas.
Sementara pilar pertanggungjawaban menegaskan bahwa penguasa bertanggung jawab kepada rakyat, Tuhan, dan hati nuraninya sendiri.
Karena itu, Yusril menekankan kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat serta hak untuk menjadi oposisi harus dijamin dalam sistem demokrasi. Ia bahkan menyatakan akan membela kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
“Itulah hakikat demokrasi. Walaupun sepintas ini merujuk kepada liberalisme, tetapi pemahaman seperti itu pada dasarnya adalah keyakinan yang kuat dan tidak perlu merasa terancam oleh kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki perbedaan-perbedaan pandangan politik,” ungkapnya.
Menurut Yusril, hal tersebut mencerminkan etika kebangsaan, yakni meskipun memiliki keyakinan dan pandangan berbeda, setiap orang tetap berkewajiban menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat.
Di sisi lain, ia mengimbau agar kepentingan kelompok ditempatkan di bawah kepentingan menjaga keutuhan bangsa. Dalam politik yang kerap diwarnai pertarungan kepentingan dan identitas, kepentingan politik kelompok, menurutnya, tidak seharusnya mengalahkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bersama.