Menlu Sugiono: Keikutsertaan RI di Dewan Perdamaian untuk Kawal Rehabilitasi Gaza
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia dalam upaya perdamaian Palestina melalui keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang bertugas mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.
“Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian, serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, Gaza pada khususnya,” kata Sugiono di Bad Ragaz, Swiss, Jumat.
Sugiono menjelaskan, penandatanganan piagam BoP oleh Presiden Prabowo Subianto di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos merupakan kelanjutan dialog panjang sejumlah negara, terutama negara-negara Islam dan mayoritas Muslim, terkait situasi Palestina. Momentum pentingnya terjadi dalam pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir.
“Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina,” ujarnya.
Menurut Sugiono, Indonesia memandang penting bergabung karena konsisten mendukung perdamaian dan stabilitas internasional, khususnya Palestina. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis dan melalui konsultasi dengan negara-negara Group of New York.
“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian… karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” kata dia.
Negara-negara yang sepakat bergabung antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, dan Indonesia. Sugiono berharap BoP dapat mengawal proses perdamaian agar tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.
“Memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan untuk tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.
Ia menegaskan, BoP tidak dimaksudkan menggantikan peran PBB. “Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB… Indonesia memutuskan untuk bergabung,” kata Sugiono.