Pemerintah Akan Dialog dengan MUI soal Keanggotaan Indonesia di Board of Peace
Pemerintah menyatakan akan membuka dialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait permintaan agar Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dialog diperlukan untuk menjelaskan alasan Indonesia bergabung dalam forum tersebut.
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI,” kata Prasetyo saat menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin.
“Nanti, kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan keikutsertaan Indonesia di BoP merupakan bagian dari strategi diplomasi, termasuk untuk menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. “Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, dalam rangka supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaan,” katanya.
Terkait iuran keanggotaan, Prasetyo menyebut hal itu sebagai konsekuensi keanggotaan. “Itu kan bagian dari komitmen,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan Indonesia di BoP pada 22 Januari 2026 di sela World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss.
MUI sebelumnya meminta Indonesia menarik diri dari BoP karena dinilai tidak berpihak kepada Palestina. Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menyebut keikutsertaan Indonesia tidak wajar karena forum yang digagas Presiden AS Donald Trump itu melibatkan Perdana Menteri Israel, sementara Palestina tidak dilibatkan. MUI juga mengkritik kewajiban iuran dan menilai BoP sebagai bentuk neokolonialisme serta “perdamaian semu” yang berpotensi melanggengkan pendudukan Israel.
Penulis : Bangun Satriyo