TKD Dikurangi, Pemerintah Siapkan Kompensasi lewat Kopdeskel Merah Putih
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 akan dikompensasi lewat berbagai program kementerian/lembaga, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
“Yang penting tepat sasaran dan memberi dampak ke seluruh daerah,” ujar Tito di Jakarta, Sabtu (6/9).
Dalam RAPBN 2026, transfer ke daerah dialokasikan Rp650 triliun, turun dari Rp919 triliun pada 2025. Pengurangan itu dikompensasi melalui kegiatan lintas kementerian senilai Rp1.300 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah meneken PMK Nomor 63/2025 tentang penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2025 sebesar Rp16 triliun untuk pembiayaan Kopdeskel. Dana itu ditempatkan pada bank Himbara—BNI, BRI, Mandiri, dan BSI—dengan bunga rendah enam persen, tenor enam tahun, serta masa tenggang 6–8 bulan.
Pengamat kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi Sugandi, menilai langkah ini strategis untuk menghidupkan koperasi desa. “Ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat desa. Kebijakan ini memungkinkan dana pusat langsung menjangkau masyarakat desa,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan pentingnya pengawasan ketat oleh PPATK dan auditor independen, serta aturan teknis lintas kementerian. Yogi juga menekankan sinergi Kopdeskel dengan BUMDes.
“Jangan sampai Kopdes dan BUMDes bersaing. Idealnya, Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari BUMDes,” tegasnya.